Banyak Perwira Menganggur Dinilai karena Minimya Anggaran TNI

JAKARTA, iNews.id - TNI diminta tidak memaksakan kebijakan memasukan personel aktif dalam jabatan sipil. Kebijakan tersebut akan menjadi persoalan serius jika dilakukan.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, masuknya TNI dalam jabatan sipil berpotensi terjadi gesekan antara sipil dan TNI. Selain itu akan kontra-produktif dengan proses demokratisasi yang berjalan selama ini.

"Ini akan berpotensi mengulang dwi fungsi ABRI yang terbukti justru membuat TNI terlalu sibuk dengan jabatan sipil daripada profesional bekerja di bidang utamanya," ujar Sukamta di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Potensi TNI terlibat politik praktis juga berpeluang besar jika kebijakan itu diterapkan. Keterlibatan dalam politik praktis TNI bertentangan dengan undang-undang.

Menurutnya, banyaknya perwira aktif TNI yang non job (menganggur) berawal dari kondisi anggaran TNI selama lima tahun hanya 0,42 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) untuk memenuhi minimum essential forces (MEF). Akibatnya, TNI tidak lagi fokus pada peningkatan profesionalisme dalam tugas, utamanya menyiapkan diri dan institusi untuk berperang menjadi tidak memadai.

Jokowi Sediakan 60 Jabatan Pati TNI Baru, Panglima Jelaskan Alasannya

"Kondisi itu membuat program dan kegiatan serta organisasi menjadi minimalis sehingga jenis pekerjaan tentara profesional yang seharusnya banyak menjadi terbatas. Itu sumber dari pengangguran para perwira tinggi di TNI," ucapnya.

Solusi untuk mengatasi kondisi internal TNI tersebut bukan memasukkan para perwira aktif ke jabatan sipil. Kecuali jabatan yang masih terkait TNI karena kompetisi di internal jabatan sipil sekarang cukup berat di demokrasi saat ini.

Dia mengungkapkan, solusi paling baik yang berdampak besar bagi TNI untuk jangka panjang dengan menaikkan anggaran TNI sesuai janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pilpres 2014 sebesar 1,5 persen dari PDB.

"Anggaran 1,5 persen dari PDB itu selain untuk profesionalisme prajurit, untuk membeli alutsista. Kalau anggarannya besar kebutuhan-kebutuhan dasar bisa dipenuhi, organisasi akan disesuaikan sesuai kebutuhan yang pada gilirannya akan menciptakan lowongan kerja," katanya.

Editor : Kurnia Illahi

Let's block ads! (Why?)