Thailand Gelar Pemilu pada 24 Maret, Pertama sejak Kudeta 2014

BANGKOK, iNews.id - Thailand dipastikan akan menggelar pemilihan umum (pemilu) pada 24 Maret 2019. Ini menjadi babak baru bagi Thailand setelah junta militer dua kali mengambil alih pemerintahan dari sipil dalam 20 tahun terakhir.

Pemerintahan junta pertama kali mengambil alih pemerintahan sejak penggulingan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra lalu dan disusul pada 2014 dari tangan Yingluck Shinawatra.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ittiporn Boonprakong, Rabu (23/1/2019) sore, menyampaikan pengumuman tersebut atau beberapa jam setelah Raja Vajiralongkorn mengeluarkan dekrit yang mendukung digelarnya pemilu, dikutip dari AFP.

Penentuan tanggal itu merupakan hasil penundaan dari keputusan pemerintahan Perdana Menteri Jenderal Prayuth Chan ocha yang menetapkan pemilu sedianya digelar pada 24 Februari. Namun karena berbagai alasan, komisi pemilihan mengumumkan penundaan.

Di tengah perjalanan Istana Kerajaan mengumumkan bahwa penobatan Raja Vajiralongkorn akan digelar pada 4-6 Mei. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena pemilu berdekatan dengan penobatan raja. Waktu pengumuman hasil pemilu kemungkinan bakal berdekatan dengan penobatan, acara yang hanya diadakan satu kali dalam setiap generasi. Dua acara itu berskala besar dan memerlukan persiapan.

Sejauh ini belum ada yang disampaikan pemerintahan junta setelah pengumuman komisi pemilihan. Namun usai pengumuman dekrit dari raja, pemerintah mengimbau, kepada semua warga Thailand untuk memelihara lingkungan yang konstruktif, yang tertib, sopan, serta menjaga persatuan selama masa pemilihan umum dan upacara penobatan.

Dengan keputusan Raja Vajiralongkorn itu berarti partai politik bisa secara resmi memulai kampanye.

Sebenarnya kampanye tidak resmi sudah dimulai pada Desember 2018 ketika junta mencabut larangan aturan kampanye politik yang lama.

Para pemain kunci dalam pemilu ini di antaranya Partai Pheu Thai yang loyal kepada Shinawatra. Partai ini tidak terkalahkan dalam pemilu sejak 2001. Selain itu ada pula partai pro-pemerintahan junta Palang Pracharat, Partai Demokrat yang didukung kalangan elite di Bangkok, serta Future Forward Party yang didirikan miliarder Thanathorn Juangroongruangkit.

Mereka akan memperebutkan setengah dari 500 kursi parlemen dalam pemilihan tahun ini.

Meski demikian, pemenang pemilu legislatif tidak serta merta berhak menentukan siapa yang menjadi perdana menteri karena harus dikonsultasikan dengan Senat, berisi 250 anggota dari junta militer.

Editor : Anton Suhartono

Let's block ads! (Why?)