Pertamina Diminta Bangun Infrastruktur Perkuat Ketahanan Energi Daerah

JAKARTA, iNews.id - Program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang dicetuskan oleh pemerintah menjadi salah satu program andalan yang gencar disuarakan. BBM satu harga untuk seluruh Indonesia, bisa menghapus kesenjangan sosial dan pemerataan ekonomi bisa menjangkau tiap daerah.

Direktur Energy Watch Mamit Setiawaan menuturkan, PT Pertamina (Persero) selaku pelaksana program hingga kini masih mengalami kesulitan dalam menjalankan program ini karena masalah biaya operasional. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mencarikan solusi yang baik agar biaya operasional ini dapat ditekan sehingga keuangan Pertamina juga tidak terbeban tinggi.

“Salah satu caranya adalah dengan penyediaan infrastruktur pendukung seperti Terminal BBM (TBBM) dan juga Depo elpiji yang menyebar di daerah-daerah,” kata Mamit dalam keterangannya, Senin (28/1/2019).

Dengan pendirian TBBM dan Depo Elpiji, Mamit yakin biaya angkut BBM dan Elpiji akan jauh lebih murah dibanding harus diangkut jarak jauh. Dia juga menyatakan, pembangunan Depo di daerah-daerah sangat dibutuhkan karena pasokan elpiji ke daerah yang masih mengandalkan penampungan langsung di SPBE kapasitas tampungnya sangat terbatas.

“Adanya Depo elpiji di daerah daerah akan memperkuat ketahanan energi nasional dan ini perlu segera diwujudkan karena elpiji merupakan komoditas yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak,” ujarnya.

Agar tidak memberatkan beban keuangan Pertamina dan anaknya usahanya dalam membangun infrastruktur seperti Depo Elpji dan Terminal BBM, maka kerja sama dengan pihak swasta dengan sistem Built Operate Transfer (BOT) adalah pilihan yang tepat. Mamit menyebutkan, Pertamina bisa menunjuk langsung anak usahanya seperti Patra Niaga untuk mewujudkan hadirnya infrastruktur Seperti TBBM dan Depo Elpiji di daerah.

“Pertamina dan anak usahanya Patra Niaga, sebagai pihak yang berkepentingan membangun TBBM dan Depo Elpiji bisa melibatkan pihak swasta yang bisa menggunakan system Build Operate Transfer (BOT) seperti yang dilakukan dalam membangun depo elpiji di Lombok,” ujarnya.

Dia menyatakan, skema ini sering dipakai di dalam proyek infrastruktur seperti Tol. Dengan skema ini, Pertamina menjadi untung karena setelah masa kontrak selesai, otomatis aset bertambah. Pertamina juga tidak perlu menggelontorkan modal di awal.

“Hal ini juga dapat mendorong peran swasta untuk berinvestasi di bidang Migas, dan bisa mendorong target investasi pemerintah juga,” ujarnya.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)