Harga CPO Berfluktuasi, Pemerintah Masih Kaji Pungutan Ekspor

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah masih melakukan kajian terhadap tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) beserta produk turunannya. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membebaskan tarif pungutan, menyusul anjloknya harga ekspor CPO di pasaran.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap besaran pungutan CPO yang mulai akan diterapkan bulan depan. Pasalnya, harga ekspor CPO saat ini masih fluktuatif di pasaran.

"Lagi kajian. Nanti kita lihat perkembangannya karena harganya fluktuasi jadi kalau hari ini iya begitu," ujar Enggar, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menerbitkan PMK Nomor 152 Tahun 2018 tentang tarif layanan BPDP kelapa sawit, batasan lapisan harga yang akan dikenai pungutan berubah menjadi lebih tinggi dari yang direncanakan semula. Pada aturan tersebut, pemerintah menetapkan untuk membebaskan pungutan ekspor jika harga CPO beserta turunannya berada di bawah 570 dolar AS per ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan, menjelaskan, pihaknya masih akan mengumpulkan terlebih dulu data ekspor CPO di pasaran saat ini. Ia mengakui, saat ini masih belum memiliki data lengkap untuk memutuskan besaran pungutan yang akan dikenakan nantinya.

"Datanya kan belum lengkap, kita mau kumpulkan datanya dulu, belum ada keputusan apapun," kata Oke.

Penentuan besaran harga pungutan masih akan menunggu hasil kajian yang akan dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholders lainnya. Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Pertanian, Musdhalifah Machmud, memastikan bahwa putusan besaran putusan akan keluar pekan depan.

"Nanti pungutan itu dikaji, dianalisa dulu, minggu depan ada keputusannya," kata Musdhalifah.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)