Pemerintah Targetkan Perpres Satu Data Indonesia Terbit Akhir Tahun

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Satu Data Indonesia dapat diselesaikan sebelum akhir 2018. Saat ini, Perpres tengah memasuki tahap finalisasi, menunggu penandatanganan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa Menteri.

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho mengatakan, pihaknya saat ini tengah mendorong menteri-menteri yang berkaitan dengan kebijakan Satu Data Indonesia untuk memberi paraf pengesahan sehingga kemudian dapat ditandatangani oleh Jokowi.

"Sekarang sedang tahap permintaan paraf dari menteri. Jadi Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) bersama dengan Setneg (Sekretariat Negara) sudah mengedarkan permintaan paraf kepada menteri-menteri," kata Yanuar, ditemui usai acara Sosialisasi Satu Data Indonesia Menuju Revolusi Industri 4.0, di Swiss-Belhotel, Senin (26/11/2018).

Adapun menteri-menteri yang dimaksud antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan beberapa menteri lainnya.

Berdasarkan perkembangan terbaru, Yanuar mengakui, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu satu menteri lagi untuk dimintai tanda tangan. "Kayaknya tinggal satu menteri yang perlu kami kejar. Mudah-mudahan bisa segera ditandatangani," katanya.

Yanuar menargetkan Perpres dapat diteken oleh Jokowi pada akhir tahun. Pasalnya, kebijakan ini diperlukan untuk mendorong visi sistem pemerintah berbasis teknologi, atau e-government . "Mudah mudahan ditandatangani Pak Presiden akhir tahun ini," kata Yanuar.

Sebelumnya, Yanuar menjelaskan, bahwa keberadaan kebijakan Satu Data Indonesia sangatlah penting. Menurut dia, kebijakan ini akan menjadi fondasi dari visi e-government pemerintah. Terkoneksinya data dengan baik memiliki peranan penting untuk keberlangsungan visi tersebut.

"Satu Data Indonesia ini fondasi dari e-government, sistem pemerintahan berbasis teknologi. Hanya dengan ini pemerintah kita mengejar ketinggalan, menyiapkan diri masuk ke era revolusi industri ke-4, karena ini menuntut tidak hanya kecepatan dalam mengambil keputusan tapi layanan publik yang lebih berkualitas," tutur Yanuar.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)