Soal Divestasi Freeport, Luhut Jamin Tidak Ada Papa Minta Saham

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menjamin kasus "Papa Minta Saham" tidak akan terulang lagi dalam proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Enggak ada lagi yang namanya ‘Papa Minta Saham’. Kita buat strukturnya supaya mereka enggak bisa kasih ke siapa-siapa,” kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan di kantornya, Jumat (30/11/2018).

Insiden "Papa Minta Saham" terjadi pada 2015 saat Ketua DPR saat itu, Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham PTFI. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) saat itu, Sudirman Said melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

Luhut mengatakan, alokasi divestasi 51 persen saham RI dilakukan secara jelas dan transparan. Alokasi ini termasuk jatah 10 persen untuk Papua yang disetujui oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. Pembelian saham oleh Papua dilakukan lewat dividen, bukan uang tunai.

"Itu Presiden sudah beri tahu. Enggak ada Papa Minta saham itu. Pemda itu 10 persen, supaya rakyat Papua menikmati itu," kata dia.

Dengan begitu, lanjut Luhut, hanya ada dua pihak yang menerima saham PTFI yaitu pemerintah pusat lewat PT Inalum (Persero) dan pemerintah Papua. Tidak ada pihak lain, termasuk swasta yang bisa mendapatkan saham itu.

"Tidak ada titipan, pemda 10 persen murni tidak boleh ada perusahaan yang masuk di sana," kata Luhut.

Soal perkembangan akuisisi PTFI, Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menegaskan akan diselesaikan sebelum akhir tahun, sesuai arahan Presiden. Saat ini, proses divestasi tinggal menyisakan dokumen teknis terkait lingkungan.

“Tinggal penyelesaian teknis penyelesaian masalah lingkungan, karena lingkungan itu dengan KLHK ada. Dari BPKP juga sudah diselesaikan, kewajiban apa yang harus diselseaikan. Dananya sudah ada 4 miliar dolar AS. Jadi soal Freeport enggak ada masalah,” tutur Luhut.

Editor : Rahmat Fiansyah

Let's block ads! (Why?)