Pemerintah Pilih Jalur Hukum Lawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa

JAKARTA, iNews.id - Parlemen Uni Eropa saat ini tengah melakukan pembahasan terkait undang-undang pelarangan komoditas kelapa sawit. Menanggapi hal tersebut, pemerintah siap mengambil langkah-langkah tegas untuk menghadapi tindakan yang dianggap sebagai suatu diskriminasi terhadap Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengakui bahwa pemerintah telah memiliki beberapa strategi untuk melawan adanya diskriminasi tersebut. Namun, untuk saat ini ia masih belum mau menjabarkan detail strategi apa saja yang akan dilakukan.

"Kita tidak akan tinggal diam dengan Eropa, cuma kan kita harus mengatur strategi yang tidak mungkin saya kemukakan semua disini, namanya juga strategi," tutur Oke di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Meski belum ingin mendetail, Oke menjelaskan, langkah yang akan diambil selanjutnya bukan hanya meliputi diplomasi semata, tetapi juga akan melakukan suatu gugatan ke pengadilan internasional, atau disebut litigasi. Litigasi awalnya akan dilakukan langsung oleh pemerintah, namun Oke tidak menutup kemungkinan bahwa pengusaha juga akan melakukan hal serupa.

"Jadi ini step-nya sudah mengarah ke litigasi, bukan diplomasi. diplomasi berjalan terus kan gitu," ujar Oke.

Pemerintah rencananya melayangkan gugatan langsung ke pengadilan internasional Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO). Sementara untuk pelaku usaha, akan memperkarakannya di Pengadilan Tinggi Uni Eropa (the Court of Justice).

"Kalau pemerintah melalui WTO. Kalau kita dorong perusahaan atau asosiasi melalui Court of Justice," ucap Oke.

Namun, sampai saat pemerintah masih belum menentukan kapan akan melayangkan gugatan ke Uni Eropa. Pasalnya, gugatan baru bisa dilyangkan, usai Parlemen Uni Eropa telah mengambil keputusan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)