Pakistan Berguru Pendidikan Kesetaraan Ponpes Salafiyah di Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Pakistan mengaku kagum dengan pendidikan kesetaraan pondok pesantren (ponpes) di Indonesia, khususnya salafiyah. Atas dasar itulah Pakistan berguru ke Indonesia.

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menerima delegasi dari Pemerintah Pakistan, pada Senin (12/3/2019) kemarin. Rombongan yang berjumlah 18 orang itu, terdiri dari Sekretaris Kementerian Pendidikan Federal dan staf dari Negara Federal Provinsi Balochistan dan Sindh.

Selain itu, ada Koordinator dari JICA-AQAL Project di Pakistan dan Dekan Fakultas Pendidikan dari Allama Iqbal Open University Islamabad.

Di Harlah NU, Jokowi Janji Kebut RUU Pondok Pesantren Segera Selesai

Jokowi Desak DPR Rampungkan RUU Pondok Pesantren dan Pendidikan Agama

Pemerintah Pakistan melalui Japan Internasional Cooperation Agency (JICA)-Advancing Quality Alternative Learning (AQAL) Project di Pakistan akan belajar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan ponpes Salafiyah.

Rencananya, rombongan akan mengunjungi salah satu ponpes pesantren di Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 13 Maret 2019. Rombongan juga akan mengunjungi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di Bandung, Jawa Barat hingga 15 Maret 2019.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Pontren) Ahmad Zayadi keinginan Pemerintah Pakistan yang diinisiasi JICA. Terlebih, pendidikan kesetaraan telah dilakukan di seribu lebih pesantren salafiyah di Indonesia.

"Yang di Bandung nanti itu adalah salah satu contoh layanan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh pesantren," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Dia menjelaskan, pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan pesantren salafiyah, selama ini telah melayani program pendidikan bagi masyarakat. Mengingat, selama ini tidak terjangkau layanan pendidikan formal yang ada di Indonesia.

"Melayani yang belum terlayani, reach the unreach, menjangkau yang selama ini belum terjangkau oleh layanan pendidikan formal," ujarnya.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Pontren) Ahmad Zayadi saat menerima rombongan dari Pemerintah Pakistan yang ingin berguru tentang pendidikan kesetaraan Ponpes Salafiyah di Indonesia, Senin (11/3/2019). (Foto: Istimewa)

Kepala Penasihat JICA-AQAL Pakistan Chiho Ohashi menjelaskan, Pakistan merupakan dua negara terbesar setelah Nigeria yang anak putus sekolahnya mencapai 22,8 juta jiwa, dengan rentang umur usia wajib belajar anak usia 5-16 tahun.

Selain itu, Pakistan juga merupakan negara urutan kedua dengan tingkat buta aksara di atas usia 10 tahun ke atas. "Dan ini terus meningkat setiap tahunnya," katanya.

Untuk itulah, dalam kunjungan studi di Indonesia kali ini dia berharap bisa meningkatkan pendidikan nonformal sebagai pendidikan alternatif yang berkualitas di Pakistan. "untuk itulah kunjungan ini dirancang untuk belajar membuat kebijakan, standar kurikulum secara efisien pada usia sekolah dasar dan menengah," tutur Chico.

Indonesia, menurut dia, memiliki pengalaman yang banyak dalam pendidikan nonformal dengan inisiatif dan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah.

Editor : Djibril Muhammad

Let's block ads! (Why?)