Jokowi Minta Pemda Permudah Investasi Berorientasi Ekspor

TANGERANG, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan investasi merupakan salah satu kunci utama pertumbuhan ekonomi. Saat ini sektor tersebut pelaksaannya dinilai masih belum maksimal, akibat waktu perizinan yang masih lama.

Dia menilai, perlu adanya pemangkasan waktu perizinan investasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbagai wilayah. Dengan begitu, para pelaku usaha tidak perlu memakan waktu lama untuk berinvestasi.

"Saya minta yang namanya PTSP Bupati, Wali Kota, Gubernur, kalau ada investor yang terkait industri apa pun, tutup mata, beri izin," ujar Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Selasa (12/3/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, dengan proses perizinan yang lambat, akan menurunkan realisasi investasi nasional. Pasalnya, calon investor cenderung akan lebih tertarik melakukan investasi di negara lain, yang prosesnya jauh lebih singkat dan mudah.

Lalu, perlu ada prioritas, apabila ada pelaku usaha yang ingin melakukan investasi dengan orientasi ekspor dan substitusi. Menurut dia, kedua orientasi tersebut tidak perlu dipersulit prosesnya untuk perizinannya.

"Kalau ada orang yang mau investasi orientasi ekspor jangan lama-lama, jangan nunggu satu jam. Harus menunjukan kita ini cepat," katanya.

Selain perlu adanya pemangkasan proses perizinan, Jokowi menyebutkan, perlu adanya pendampingan sekaligus bagi pelaku usaha yang ingin berinvetasi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hilangnya calon investor nasional.

"Tapi jangan tutup mata saja, investor hilang nanti. Dikawal. Tunjukkan kalau mau memberi lahan, di sini ada di sini ada. kelemahan kita ada di sini," katanya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan meluncurkan sistem aplikasi perizinan investasi yang terintegrasi secara elektronik bernama Kopi Mantap. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari program Online Single Submission (OSS).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, dengan adanya aplikasi ini akan membuat investor lebih mudah untuk melaporkan kelengkapan perizinannya. Pasalnya, aplikasi ini memudahkan pengintegrasian data dari pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi itu proses komunikasi antar stakeholder. Jadi saat OSS itu belum ada. Pada saat diluncurkan nanti koordinasi antar stakeholder baik di K/L maupun daerah akan lebih mudah," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)