Ini Masalah Kemenko Perekonomian Saat Jalankan Program Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih memiliki banyak tantangan untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah belum tersedianya data referensi yang valid dan akurat yang mendukung program kebijakan prioritas nasional.

"Beberapa minggu ini (kami) sedang menyelesaikan masalah penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) Minggu yang lalu kami mengundang beberapa gubernur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PPTKH, ada tumpang tindih di sana, ada perbedaan dan sebagiannya," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, Selasa (19/3/2019).

Persoalan lain yang menjadi tantangan Kemenko Perekonomian adalah mengenai sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS). Di mana saat ini, belum ada Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menyeluruh dari masing-masing daerah untuk hal ini.

"Dari 514 pemerintah kabupaten atau kota, itu hanya 50-an yang punya RDTR, itu pun yang punya digital map baru 10 sampai 14 daerah. Jadi masih agak jauh," katanya.

Susiwijono menjelaskan beberapa persolan itu terjadi lantaran karena tidak adanya data yang mendukung, sehingga menyebabkan tumpang tindih. Oleh karenanya, dia memandang perlu adanya dukungan data dari kementerian atau lembaga terkait dalam hal ini.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UKyIz0
March 19, 2019 at 02:15PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2UKyIz0
via IFTTT

Bagikan Berita Ini