Hak Politik Difabel di Kota Jayapura Hilang Misterius?

Bawaslu Kota Jayapura pada tahapan pemilu tahun ini sengaja melakukan pertemuan dengan penyandang disabilitas. Kegiatan ini baru kali pertama dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura, dibandingkan dengan kepengurusan bawaslu sebelumnya.

Bawaslu Kota Jayapura menganggap penting untuk melihat dari dekat hak politik penyandang disabilitas dan pengawasan pemilu partisipatif bersama komunitas difabel Kota Jayapura.

Komisioner Bawaslu Kota Jayapura, Rinto Pakpahan menyebutkan hak politik difabel memiliki kesetaraan dengan hak pemilih lainnya. “Keterbatasan difabel yang dimiliki bukan hambatan, sehingga kami melakukan kegiatan ini, agar difabel paham dan mengetahui  akan hak politiknya dalam setiap pesta demokrasi,” kata Rinto.

Termasuk dalam pembuatan TPS khusus difabel, kata Rinto, hal ini bisa saja dilakukan. Hanya saja waktu yang telah mepet saat ini, Bawaslu Kota Jayapura khawatir TPS itu tak bisa terwujud.

"Aturannya memang tak melarang. Namun hal yang lebih penting adalah bagaimana mengajak difabel untuk menggunakan hak pilihnya. Menggugah suara hatinya untuk datang ke TPS," jelas Rinto.

Hanya saja, karena minimnya pendataan difabel dari tahun ke tahun, Bawaslu Kota Jayapura akan berkoordinasi dengan KPU dan Dukcapil setempat untuk melihat data DPT bagi penyandang disabilitas.

Bawaslu Kota Jayapura yakin dengan sisa waktu yang ada, bisa meningkatkan jumlah pemilih bagi difabel.

"Kami masih diberikan penambahan DPT hingga H-7. Saya yakin ini bisa dilakukan," kata Rinto.

Bawaslu juga akan memprioritaskan difabel yang belum masuk DPT, agar bisa menyalurkan hak pilihnya pada pukul 12.00 – 13.00 WIT, setelah seluruh DPT yang ada di TPS itu selesai pencoblosan.

"Apalagi surat suara di setiap TPS ada 2% untuk cadangan," ujar Rinto.

Anehnya, KPU Kota Jayapura tak mengetahui minimnya pendataan bagi difabel pada pemilu tahun ini. Ketua KPU Kota Jayapura, Oktavianus Injama menyebutkan justru baru mendengar permasalahan ini.

"Sejak dilantik sampai sekarang, kami belum mendapatkan informasi itu. Tapi kami memiliki relawan yang fokus pada disabilitas, namun laporannya tak kami terima," ujar Injama.

Wajar saja, jika Mama Corry dan Mama Vince tak mempercayai relawan untuk menemaninya dibalik bilik suara. Untuk masalah pendataan saja, penyelenggara pemilu lempar tanggung jawab.

"Harapan kami, siapapun yang menang, presiden atau dorang (mereka) yang duduk di DPR, bisa melihat kami, orang kecil ini, orang yang penuh keterbatasan. Misalnya saja membuat peraturan daerah yang ramah bagi difabel," kata Corry yang juga disetujui oleh Mama Vince.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WQQ6Ti
April 06, 2019 at 04:00PM from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com http://bit.ly/2WQQ6Ti
via IFTTT

Bagikan Berita Ini