Benahi Transportasi Jabodetabek, Dishub DKI Siapkan 35.300 Bus

JAKARTA, iNews.id – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, menanggapi rencana kebijakan pembangunan transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek yang kemarin sempat diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebenarnya sudah menginisiasi untuk mengintegrasikan layanan angkutan umum, baik bus kecil, bus sedang, maupun bus besar di Ibu Kota. “Kami sudah melakukan perhitungan dan kajian kalau misalnya angkutan bus kecil ini diintegrasikan dalam satu platform, itu kilometer tempuhnya layanan Transjakarta itu sampai 2.000 km,” kata Sigit di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/1/2018).

Dia menuturkan, pembangunan sarana dan prasarana tranportasi harus dilakukan bersamaan dengan penataan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Sistem yang terintegrasi pun diakuinya menjadi kunci keberhasilan transportasi untuk mendorong modal share ke arah yang lebih baik.

“Faktanya DKI meskipun PSO (public service obligation) tiap tahun meningkat, angkanya baru 19 persen. Untuk mencapai 60 persen di 2030 ini perlu ada usaha yang keras, perlu rekayasa trayeknya, begitu juga integrasi menjad satu kunci,” ungkap Sigit.

Dana Sistem Transportasi Jabodetabek Rp600 Triliun, Selesai 10 Tahun

Dia mengatakan, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sepakat bahwa dalam jangka waktu 10 tahun, transportasi dan penataan ruang dan wilayah bisa selesai dan berjalan lebih baik. Sigit juga menegaskan, Dishub DKI bakal menyediakan lebih banyak lagi bus penunjang se-Jabodetabek sehingga masyarakat mampu berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Ya, kalau kita bicara bus kecil butuh 30.000-an, bus sedang ada sekitar 3.000-an, bus besar sekitar 2.300-an. Itu (kebutuhan bus) sampai 2030,” ucapnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, proyek pembangunan sistem transportasi antarmoda Jabodetabek terintegrasi harus selesai dalam waktu 10 tahun ke depan. Pembiayaan sistem penataan transportasi ini akan dianggarkan dari APBN, APBD, maupun pihak swasta sebesar Rp600 triliun.

“(Rp600 triliun) itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Editor : Ahmad Islamy Jamil

Let's block ads! (Why?)